Pengaruh Budaya Organisasi, Diskriminasi Gender dan Kebijakan Afirmatif terhadap Representasi Perempuan Posisi Pejabat Eselon di Kota Magelang

Oleh :
Aurelia Putri Mahsa - D0122020 - Fak. ISIP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, diskriminasi gender, dan kebijakan afirmatif terhadap representasi perempuan dalam jabatan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Magelang. Kota Magelang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat pemberdayaan gender yang tinggi, tercermin dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), namun representasi perempuan pada jabatan eselon tinggi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Populasi penelitian adalah ASN perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Magelang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi (p = 0,001) dan kebijakan afirmatif (p < 0,001) berpengaruh positif dan signifikan terhadap representasi perempuan, sedangkan diskriminasi gender (p = 0,955) tidak berpengaruh signifikan. Kebijakan afirmatif terbukti sebagai variabel paling dominan dalam meningkatkan representasi perempuan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,629, yang menunjukkan bahwa 62,9% variasi representasi perempuan dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menegaskan adanya pergeseran dari faktor penghambat (barrier factors) menuju faktor pendorong (enabling factors) dalam menjelaskan representasi perempuan dalam birokrasi. Dalam konteks Kota Magelang, peningkatan keterwakilan perempuan tidak lagi ditentukan oleh tingginya diskriminasi, melainkan oleh kekuatan kebijakan afirmatif dan budaya organisasi yang inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif gender dalam administrasi publik serta menjadi dasar bagi optimalisasi implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah.