PROBLEMATIKA SOSIOLOGIS PENUNDAAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK (Studi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis kendala implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (2) Untuk menganalisis upaya kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun dalam mempersiapkan pelaksanaan sertifikat elektronik dalam mewujudkan transformasi digital bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan problematika sosiologis penundaan implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, dalam mengungkap proses faktual dari peristiwa hukum kongkrit, dalam hal ini kendala implementasi Peraturan Menteri ATR /BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik antara lain: Kekawatiran dari segi Aspek Keamanan Sertifikat Elektronik; Kurang Intensifnya Sosialisasi Uji Coba Implementasi Sertifikat Elektronik.; Masih Banyak Permasalahan di Bidang Pertanahan;,Pendanaan yang Belum Maksimal Untuk Program Digitalisasi Pertanahan. Kementerian ATR/BPN berharap pada tahun 2024 dapat memberikan dampak pada kepastian hak atas tanah dan mencapai visi untuk menjadi insititusi berstandar dunia
