Analisis Hambatan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Kabupaten Sleman

Oleh :
Angela Fidelia - D0122014 - Fak. ISIP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat implementasi Program Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam merespons faktor-faktor penghambat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis dimensi content of policy dan context of implementation. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan terpilih dan melalui studi dokumen terkait meliputi laporan dan regulasi terkait PDP HIV. Analsis data dilakukan menggunakan teknis analisis interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta menggunakan triangulasi sumber untuk validitas data. Hasil penelitian pada dimensi content of policy menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi meliputi anggaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kaku, benturan dengan privasi pasien, tidak adanya penentuan prioritas penyakit, kejenuhan dan ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, rotasi SDM yang dilakukan secara spontan disertai rangkap tugas, keterbatasan reagen, serta ketidakstabilan pasokan obat AntiRetroViral (ARV). Pada dimensi context of implementation, faktor penghambat meliputi koordinasi yang masih terpusat pada Dinas Kesehatan, ketergantungan terhadap LSM dalam pendampingan pasien, aplikasi layanan yang belum tersinkronisasi, serta keterbatasan kemampuan puskesmas dalam menangani pasien HIV. Strategi respons oleh Dinas Kesehatan meliputi penguatan koordinasi lintas aktor, peningkatan kapasitas SDM termasuk melalui pengembangan aplikasi penjadwalan viral load Susvla.id, serta penyesuaian prosedur dan penyediaan layanan PDP selama 24 jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan context of implementation perlu berjalan selaras dengan content of policy, sehingga Dinas Kesehatan perlu melakukan penguatan program PDP HIV tidak hanya melalui perluasan fasilitas layanan, tetapi juga melalui penguatan tata kelola implementasi, integrasi sistem informasi, keberlanjutan pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.