PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA YANG BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS

Oleh :
Rinta Natasya Putri - E0019368 - Fak. Hukum

Rinta Natasya Putri. E0019368. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA YANG BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini membahas perubahan aturan asas strict liability dalam hukum pidana lingkungan setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disahkan. Tujuannya untuk melihat dampak perubahan itu terhadap penegakan hukum dan keadilan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada, konsep hukum, membandingkan sistem hukum di Inggris, India, dan Belanda, serta menganalisis putusan kasus terdahulu. Penulis menganalisis penelitian ini dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, strict liability, keadilan ekologis, dan politik hukum. Hasilnya menunjukkan ada pergeseran yang jelas. Setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disahkan, fokusnya lebih ke mempermudah investasi dan pemakaian sanksi administratif. Hal ini mengakibatkan strict liability menjadi kurang efektif. Penegakan hukum menjadi tidak konsisten, kurangnya perlindungan masyarakat, dan lingkungan yang melemah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pertanggungjawaban korporasi perlu untuk dibenahi. Korporasi harus dipandang sebagai subjek hukum pidana yang langsung bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Rinta Natasya Putri. E0019368. CORPORATE CRIMINAL LIABILITY UNDER THE PRINCIPLE OF STRICT LIABILITY FOLLOWING THE JOB CREATION LAW BASED ON ECOLOGICAL JUSTICE. Penulisan Hukum (Skripsi). Legal Writing (Thesis). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.This research looks at how the strict liability rule in Indonesian environmental criminal law has changed after the Job Creation Law was passed. The main goal is to see what impact this change has on actual law enforcement in the field.The study uses normative legal research with examined laws and regulations, legal concepts, compared how the United Kingdom, India, and the Netherlands handle corporate liability, and looked at real cases. The analysis is based on theories of corporate criminal liability, strict liability, ecological justice, and legal politics.The findings show a clear shift after the Job Creation Law is being penalized, the focus moved more toward making investment easier and using administrative sanctions. As a result, strict liability is now less effective. Law enforcement becomes inconsistent, and both communities and the environment get weaker protection.Because of this, the study argues we need to rebuild the corporate liability model. Corporations should be treated as direct legal subjects responsible for pollution and environmental damage. This new model should be based on strict liability, but also combine four principles: the polluter pays principle, the precautionary principle, ecological sustainability, and intergenerational justice Keywords: Corporate Criminal Liability, Strict liability, Environmental Crime, Job Creation Law, Ecological Justice.