Determinan Kemiskinan sebagai Dasar Penentuan Prioritas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Papua: Pendekatan Spasial dan Proses Hierarki

Oleh :
Sanefaro Infun J Mofu - S422408008 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2014-2023), persentase penduduk miskin cenderung menurun, tetapi jumlah penduduk miskin secara absolut masih meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara konsisten dan merata. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kemiskinan sebagai dasar merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2014-2023. Analisis dilakukan menggunakan regresi spasial, Fuzzy C-Means, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan membentuk pola spasial dan tidak tersebar secara acak. Hasil penelitian menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif dan signifikan, dengan Spatial Durbin Model sebagai model yang paling sesuai. Determinan yang menunjukkan pengaruh signifikan melalui efek langsung, tidak langsung, atau total meliputi rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, penggunaan atap tradisional, penggunaan lantai tanah, persentase belanja modal, pertumbuhan penduduk, dan kontribusi sektor ekonomi primer. Berdasarkan determinan tersebut, kabupaten/kota di Papua diklasifikasikan menjadi Klaster Kemiskinan Multidimensi, Klaster Kesejahteraan Relatif, dan Klaster Kemiskinan Moneter. Klaster Kemiskinan Multidimensi menjadi prioritas utama intervensi, diikuti Klaster Kemiskinan Moneter dan Klaster Kesejahteraan Relatif. Prioritas kebijakan utama meliputi penguatan UMKM OAP dan kewirausahaan berbasis potensi lokal, pengembangan pertanian rakyat yang terintegrasi dengan hilirisasi, serta pembangunan infrastruktur padat karya dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Papua perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap klaster dan didukung koordinasi antardaerah yang memiliki keterkaitan spasial.