Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sampah yang belum berbasis keadilan lingkungan dan sinkronisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang berbasis keadilan lingkungan.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian diketahui bahwa (1) kebijakan pengelolaan sampah belum berbasis pada keadilan lingkungan karena adanya perbedaan cara pandang di antara para pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, pihak swasta maupun dari pihak masyarakat sendiri. Perbedaan cara pandang stakeholders dalam menyikapi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora menunjukkan perlu adanya proses fasilitasi, konsultasi, koordinasi, konsiliasi dan rekonsiliasi, serta mediasi sebagai bentuk proses penyelesaian permasalahan persampahan dalam mencapai suatu kesepakatan tanpa harus ditempuh melalui jalur hukum. (2) Sinkronisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Blora yang berbasis keadilan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, dalam sinkronisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora yang berbasis pada keadilan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip desentralisasi yang demokratis dan prinsip daya penegakan.
Kata kunci: sinkronisasi, peraturan daerah, pengelolaan sampah, keadilan lingkungan.
