Pengaruh Akuntabilitas Administratif dan Transparansi Publik Terhadap Risiko Korupsi: Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia

Korupsi masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia meskipun reformasi birokrasi telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi publik terhadap akuntabilitas administratif, pengaruh akuntabilitas administratif dan transparansi publik terhadap risiko korupsi, serta menguji apakah akuntabilitas administratif menjadi perantara dalam hubungan antara transparansi publik dan risiko korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dengan sampel penelitian sebanyak 34 provinsi di Indonesia selama periode 2022-2024. Akuntabilitas administratif diukur melalui instrumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), transparansi publik diukur menggunakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), sedangkan risiko korupsi diproksikan dengan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas administratif, yang berarti semakin terbuka akses informasi pemerintah kepada masyarakat, semakin baik pula sistem pengawasan dan pengendalian internal yang dibangun oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, transparansi publik dan akuntabilitas administratif masing-masing berpengaruh terhadap penurunan risiko korupsi. Namun, meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi publik dan akuntabilitas administratif merupakan dua instrumen tata kelola yang sama penting dalam mendukung pencegahan korupsi, tetapi keduanya belum tentu bekerja melalui proses yang berurutan. Oleh karena itu, penguatan keterbukaan informasi perlu disertai penguatan sistem pengendalian, pengawasan, budaya integritas, kepemimpinan yang beretika, rasa tanggungjawab, dan mekanisme penegakan yang efektif agar mampu memberikan dampak yang lebih kuat terhadap pencegahan korupsi.