Abstrak
Implementasi Pengadaan Bahan Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Oleh :
Ahimsa Nala Hemas Sewaka - V1023006 - Sekolah Vokasi
Perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi memerlukan
pengadaan bahan perpustakaan yang efektif untuk menjamin ketersedian bahan
perpustakaan yang relevan dengan kebutuhan pemustaka. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengadaan bahan perpustakaan serta kendala yang dihadapi dalam
proses pengadaan bahan perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan tingkatan tingkatan
partisipasi moderat, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Subjek
penelitian adalah pustakawan yang menangani proses pengadaan bahan perpustakaan
pada Bidang Pengelolaan Perpustakaan, sedangkan objek penelitian adalah pengadaan
bahan perpustakaan serta kendala pengadaan bahan perpustakaan. Analisis data
dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari kelima jenis metode pengadaaan bahan perpustakaan, yaitu pembelian,
tukar-menukar, sumbangan atau hibah, titipan, dan penerbitan sendiri, tiga di
antaranya diterapkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah,
yaitu pembelian (yang telah bertransformasi dari lelang konvensional menuju
sistem e-purchasing berbasis elektronik), sumbangan atau hibah dari
masyarakat maupun lembaga, serta penerbitan sendiri berupa Katalog Induk
Daerah, Bibliografi Daerah, Indeks Majalah dan Surat Kabar, serta hasil Alih
Media Koleksi Cetak ke Digital. Sementara itu, tukar-menukar dan titipan tidak
diterapkan. Kendala yang dihadapi tergolong relatif rendah dan terbagi ke dalam
tiga bentuk, yaitu kendala internal berupa keterbatasan integrasi
administratif, kendala eksternal berupa keterbatasan ketersediaan bahan
perpustakaan di pasaran dan kinerja vendor, serta kendala teknis berupa
ketergantungan pada stabilitas infrastruktur digital sistem e-purchasing.