Analisis Wacana Kritis dan Retorika Prabowo Subianto dalam Tuntutan 17+8 Jangka Pendek

Oleh :
Chasna Amaliya - D0221018 - Fak. ISIP

Retorika politik berfungsi sebagai instrumen kekuasaan mendasar yang membentuk dan menjaga legitimasi pemimpin dalam sistem demokrasi. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menghadapi krisis kepercayaan publik yang serius dengan data survei nasional menunjukkan penilaian buruk masyarakat terhadap kinerja pemerintah melonjak dari 5% menjadi 29% dalam satu tahun, serta 63% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk. Krisis ini bereskalasi menjadi gerakan "Tuntutan 17+8" pada Agustus-September 2025, sebuah dokumen berisi 25 butir tuntutan reformasi yang diinisiasi bersama oleh tokoh publik dan pemengaruh digital yang dengan cepat memobilisasi protes massa di seluruh Indonesia. Penelitian secara spesifik menguji mengkaji konstruksi wacana dan retorika Presiden Prabowo Subianto dalam merespons Tuntutan 17+8 melalui Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, dengan menggunakan 22 dokumen meliputi pernyataan pers, rilis resmi, dan unggahan media sosial sejak 25 Agustus hingga 9 September 2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks, wacana dikonstruksi secara terpadu melalui diksi eufemistik (logos), gestur ketenangan paternalistik (ethos), dan strategi fear appeal (pathos) untuk mengaburkan kekerasan negara serta mendistorsi citra demonstran. Pada dimensi praktik diskursif, produksi teks terkoordinasi melalui segmentasi media sosial dan pengalihan tanggung jawab ke DPR berkonfrontasi dengan konsumsi kritis publik sehingga membentuk diskursus hegemoni kekuasaan dan stabilitas nasional. Terakhir, pada dimensi sosiokultural, respons pemerintah yang bersifat tebang pilih, parsial, dan menormalisasi peran militer justru memicu eskalasi skeptisisme publik, penguatan resistensi digital, serta dekonstruksi legitimasi penguasa oleh masyarakat sipil yang menuntut reformasi substantif.