Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dalam Pemberdayaan Petani Padi Organik melalui Program UPLAND di Kecamatan Sawangan

Oleh :
Nafi Havirra - D0122094 - Fak. ISIP

Pelaksanaan Program UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi organik secara berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Sawangan masih menghadapi permasalahan, seperti penyuluhan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kapasitas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dalam pemberdayaan petani padi organik melalui program UPLAND. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada pemberdayaan individu, sebagai regulator dengan penetapan kriteria peserta seperti adanya batasan usia dan gender. Namun, mekanisme batasan usia ini dapat menyebabkan petani senior tidak mendapatkan peningkatan kapasitas yang sama dengan petani lainnya. Sebagai dinamisator, peran dilihat dari adanya pelatihan-pelatihan dan sebagai fasilitator melalui penyediaan Sekolah Lapang dan Demonstrasi Plot. Pada pemberdayaan organisasi, peran regulator dapat dilihat melalui penerapan MoU dan kewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam sistem swakelola, peran fasilitator melalui fasilitasi pembentukan Koperasi Gatos Bumi Jawi. Peran dinamisator melalui pelatihan manajemen organisasi dan tata kelola keuangan. Kapasitas organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada aspek Sumber Daya Manusia, terdapat struktur PIU yang lengkap dan koordinasi baik dengan BPP, namun terdapat keterbatasan jumlah PPL dan keahlian di luar bidang pertanian. Pada aspek infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, dinas dan BPP memiliki sarana yang mendukung pelaksanaan program, namun anggaran operasionalnya terbatas. Pada aspek kepemimpinan strategis, dinas memiliki rantai komando yang jelas, namun pengambilan keputusan harus mengikuti prosedur. Pada program dan manajemen proses, dinas melakukan monitoring dan evaluasi rutin, namun perencanaan awal program perlu penyesuaian di lapangan. Dinas melakukan jejaring kerja sama dengan instansi lain, untuk mendukung pelaksanaan program. Walau terdapat ego sektoral antar instansi. Secara keseluruhan, kapasitas organisasi dinas cukup mendukung pelaksanaan program UPLAND, meskipun terdapat faktor penghambat dalam beberapa aspek.