KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN KEPABEANAN SERTA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

Oleh :
Syahrurrozi - S362408010 - Fak. Hukum

Peredaran rokok ilegal merupakan kejahatan ekonomi serius yang merugikan keuangan negara secara fiskal, merusak keadilan pasar, dan melemahkan kepatuhan hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ketidakefektifan kebijakan hukum pidana saat ini serta merumuskan model penanggulangan hukum pidana yang ideal di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi (mixed methods research) dengan pendekatan normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana saat ini belum efektif karena penegakan hukum cenderung mengutamakan denda administratif, sehingga mengurangi efek jera dan dijadikan biaya operasional usaha oleh sindikat besar. Selain itu, terdapat hambatan struktural berupa keterbatasan kapasitas aparat, fasilitas pelacakan digital, serta tidak adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan melalui model penegakan hukum bertingkat yang mengintegrasikan penegakan administratif (administrative enforcement) untuk pelaku eceran kecil pemula, penegakan campuran (hybrid enforcement) dengan penyidikan bersyarat bagi distributor menengah, dan penegakan pidana total (full criminal enforcement) bagi produsen, sindikat besar, dan sindikat digital. Model ideal ini wajib didukung oleh pembentukan satuan tugas bersama (joint task force) lintas lembaga, pengesahan Peraturan Daerah khusus sebagai payung hukum kewenangan penuh Satpol PP, serta penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) berbasis pembuktian niat jahat perusahaan (corporate mens rea) untuk menjerat pemilik modal.