Analisis Human Governance pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klaten

Oleh :
Hanif Ilham Fadlilah - D0122057 - Fak. ISIP

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tuntutan reformasi birokrasi mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klaten diresmikan pada tahun 2022 dan dikelola oleh DPMPTSP ialah wujud nyata inovasi yang mempersatukan 24 instansi dengan 140 layanan dalam satu lokasi. Namun, temuan keluhan melalui Google Review dan Laporan SKM DPMPTSP Kabupaten Klaten tahun 2024–2025 mengindikasikan problem terkait ketidakdisiplinan pegawai, inkonsistensi waktu pelayanan, serta lemahnya responsivitas pengaduan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip Human Governance pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klaten. Prinsip Human Governance dari Thoha (2008) menempatkan nilai kemanusiaan dan martabat warga sebagai tata kelola pelayanan publik dengan sembilan prinsip yaitu akuntabilitas sosial, reliabilitas, kesamaan dan kebebasan, partisipasi, pendidikan bagi warga negara, sustainability, bantuan subsidi, kompetensi di tingkat global, dan kinerja administrasi yang adaptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Human Governance pada Mall Pelayanan Publik Klaten belum terealisasi pada semua indikator. Prinsip yang sudah diterapkan yaitu akuntabilitas sosial melalui tanggung jawab pelayanan, reliabilitas berbentuk kepercayaan publik pada Mall Pelayanan Publik Klaten, kesamaan dan kebebasan melalui pelayanan yang adil dan partisipasi yang seimbang antara kepegawaian dengan publik. Namun, terdapat beberapa prinsip  menuju proses terealisasi yaitu pendidikan bagi warga negara berproses adaptasi pelayanan khusus, sustainability berbentuk proses rencana strategis pelayanan digital, bantuan subsidi tidak diterapkan, kompetensi tingkat global berproses penyempurnaan kualitas layanan digital dan kinerja administrasi adaptif berbentuk komitmen mengatasi respons masyarakat.