Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas good governance pada inovasi pelayanan administrasi kependudukan Loket Desa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah terlaksana berdasarkan asas good governance yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, serta memaparkan hambatan dan solusi yang dapat direkomendasikan dalam inovasi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber dari Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, petugas front office, sekretaris dan petugas operator desa di Desa Wuryorejo, Desa Sendang, Desa Gumiwang Lor, dan Desa Sumberejo.
Berdasarkan hasil penelitian, seluruh asas good governance telah diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan Loket Desa. Akan tetapi perlu dilakukan upaya optimalisasi terutama pada aspek fasilitas yang kurang merata antara desa satu dan lainnya, keprofesionalan operator desa yang belum optimal, dan ketepatan waktu pelayanan yang seringkali belum terlaksana karena kendala jaringan internet.
Kata Kunci: Good Governance, Administrasi Kependudukan, Loket Desa
