;

Abstrak


Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum


Oleh :
Ana Aniza Karunia - S312202001 - Fak. Hukum

Ana Aniza Karunia. 2023. S312202001. PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. Tesis. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan dan merumuskan pengaturan yang ideal mengenai perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan bagi Warga Negara Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan tahap studi dokumentasi. Penggunaan logika dalam penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah logika deduktif. Serta, teknik analisis kualitatif yang digunakan berupa teknik interpretasi sistematis atau logis.

Hasil penelitian dapat diisimpulkan, pertama aturan yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan hukum yang berkepastian terhadap kepemilikan data kependudukan bagi Warga Negara Indonesia karena: a) Perlindungan kepemilikan data kependudukan di Negara Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum; b) Perlindungan kepemilikan data kependudukan dalam bentuk larangan diatur secara sektoral. Namun, belum mengatur secara rinci bagaimana bentuk perlindungan data kependudukan dan belum sesuai dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan; c) Perlindungan data kependudukan belum diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan masih belum sesuai pula dengan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengaturan yang ideal adalah perlindungan data kependudukan dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dapat mengakomodir klasifikasi data kependudukan dengan menambahkan beberapa hal mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.