Abstrak


KEKUATAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI PAYUNG HUKUM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI


Oleh :
Fiona Devi Agustina - E3119056 - Sekolah Vokasi

Fiona Devi Agustina. E3119056. 2023. KEKUATAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI PAYUNG HUKUM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI. Tugas Akhir. Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

Penulisan tugas akhir ini memaparkan hasil penelitian mengenai Kekuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Payung Hukum Kepengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama urgensi pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam kepengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dan kedua perbedaan kekuatan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pengganti jika dibandingkan dengan dokumen persyaratan pencatatan akta kelahiran yang ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penelitian adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pencatatan akta kelahiran yaitu sebagai alternatif pemecahan masalah bagi pemohon yang kesulitan dalam melengkapi persyaratan pencatatan akta kelahiran. Kedudukan kekuatan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pengganti maupun persyaratan yang asli adalah sama, karena sudah diatur dalam suatu regulasi yang berlaku.