Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tetap berdasarkan kontrak di Kabupaten Sukabumi serta mengkaji mengenai problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif ditujukan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan ditinjau dari perlindungan hukum yang diberikan atas hak PPPK sebagai pegawai ASN. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) yang berkaitan dengan teori perlindungan dan kepastian hukum. Jenis dan bahan sumber hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta melakukan konfirmasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi PPPK di Kabupaten Sukabumi ditinjau dari segi pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh PPPK yang mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPPK, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan hukum, serta sanksi serta hukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada. Didapati pula bahwa terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum bagi PPPK di Kabupaten Sukabumi, meliputi kekosongan dan disharmonisasi peraturan terkait PPPK, diskrepansi antara das sollen dan das sein, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi mengenai akses perlindungan hukum bagi PPPK di Kabupaten Sukabumi.
