Penelitian ini menganalisis determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada laporan keuangan 508 pemerintah daerah periode keuangan 2015 sampai dengan 2019 di Indonesia. Dengan data sekunder berdasarkan metode total sampling, penelitian ini menggunakan model fixed effect regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan SPIP dan pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari kajian tersebut, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas pengawas SPIP, agar proses pengawasan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan pada LKPD. Pemerintah daerah juga harus memaksimalkan pendapatan daerah guna mendukung proses akuntansi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
