Fenomena pelayanan publik dalam tatanan birokrasi pemerintahan di Indonesia masih sangat marak dengan berbagai problematika. Beberapa diantaranya yaitu masih banyak ditemukan adanya calo pembuatan dokumen, prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit-belit, serta ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Salah satunya di Samsat Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara penerapan prinsip-prinsip good good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Samsat Banyumas. Penelitian ini menggunakan teori Good Governance oleh UNDP (United Nations Development Programme) yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsesus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan teori kualitas pelayanan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry yang mengukur kualitas pelayanan dengan lima dimensi antara lain bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner yang disebarkan secara fisik maupun menggunakan google form. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, uji signifikansi parsial serta koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Samsat Banyumas dengan nilai Sig. 0,000 < 0 xss=removed>good good governance memberikan sumbangan pengaruh sebesar 67.7%, yang tergolong cukup berarti sumbangan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik, sedangkan sisanya 32,3% dipengaruhi oleh faktor lain.
