Tujuan penelitan untuk mengetahui penerapan dan dampak yang ditimbulkan dari regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengamati, mempelajari regulasi terkait, dan wawancara dengan Kepala dan staf bidang Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 membagi Dana Alokasi Umum menjadi block grant dan specific grant. Dana Alokasi Umum block grant digunakan sesuai kebutuhan Daerah, sedangkan specific grant diperuntukkan untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pendanaan Kelurahan. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang harus dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022. Dampak lain dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 adalah pendapatan Daerah yang mengalami kenaikan. Kenaikkan pendapatan Daerah merupakan dampak dari penambahan fiskal. Kesimpulan dari penelitian adalah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 membagi Dana Alokasi Umum menjadi block grant dan specific grant. Dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 harus direvisi serta pendapatan Daerah yang mengalami penambahan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak melulu bergantung pada Dana Alokasi Umum dan melakukan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat dan sesuai sasaran sehingga tercapai kinerja keuangan yang baik.
