Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKPAD Kabupaten Sukoharjo. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan kesesuaian sistem penerbitan SP2D di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 dan menganalisis beberapa kendala yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKPAD Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan proses penerbitan SP2D dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022. Adapun kendala yang ditemukan diantaranya SKPD sering melakukan kekeliruan atau ketidaklengkapan pada dokumen SPM, terjadinya retur SP2D serta aplikasi SIPD yang belum sempurna. Berdasarkan hasil tersebut, penulis memberikan rekomendasi yaitu BPKPAD Kabupaten Sukoharjo diharapkan tetap mempertahankan kinerjanya dalam menerbitkan SP2D sesuai dengan pedoman, melakukan sosialisasi kepada SKPD di Kabupaten Sukoharjo terkait prosedur dan persyaratan penerbitan SP2D, membuat database penerima dana dan melakukan validasi data penerima dana untuk mencegah terjadinya retur SP2D, serta melakukan pembinaan teknis supaya selalu update dalam pengembangan SIPD.
