Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah oleh pemeritah kepada masyarakat pada pembangunan rel layang Joglo serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi Pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak adanya musyawarah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang akan diberikan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut adalah masih ada masyarakat yang keberatan dengan ganti rugi yang diberikan, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan ke Pengadian Negeri setempat karena prosesnya yang lama dan memakan waktu serta mebutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.
