Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Semarang dan Kabupaten Pati,
serta mengidentifikasi proses optimalisasi pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan hasil elaborasi antara prinsip-prinsip Good Governance dari United Nations Development Programme (UNDP) dengan asas Pengelolaan BMD, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Rule of Law, dan Responsifitas. Prinsip ini dipilih karena relevansinya dengan optimalisasi pengelolaan BMD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles Huberman dan Saldana, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BPKAD Kota Semarang dan BPKAD Kabupaten Pati sudah bisa dikatakan optimal dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dilihat dari prinsip Transparansi, prinsip Rule of Law, dan prinsip Akuntabilitas. Sementara itu, pada prinsip Responsifitas, kedua instansi sudah menerapkannya dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah, namun masih terdapat beberapa kriteria dari prinsip Responsifitas yang belum terpenuhi, sehingga belum bisa dikatakan optimal pada prinsip ini.
