Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan atau kualitas perencanaan sosial
melalui kebijakan sistem zonasi sebagai upaya pemereataan kualitas pendidikan,
khusunya di Kabupaten Karanganyar. Peneliti juga mengkaji implikasi yang
ditimbulkan dari kesiapan dan kualitas perencanaan kebijakan tersebut terhadap hasil
implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada
penelitian ini meliputi wawncara mendalam (indepth interview), observasi, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat atau memiliki
kapasitas terkait dengan kebijakan zonasi, yaitu kepala sekolah, ketua tim PPDB, wakil
kepala sekolah bidang kesiswaan dan orang tua. Teknik penentuan informan yang
digunakan adalah jenis purposive sampling. Observasi dilaksanakan dengan mengamati
langsung lokasi-lokasi penelitian yang telah ditentukan serta melalui observasi media
untuk melihat dinamika respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan.
Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan foto, catatan lapangan, dan studi
dokumen yang terkait dengan kebijakan. Selanjutnya data informan dianalisis melalui
model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukan bahwa
perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi belum dilakukan dengan baik karena (1)
masih terjadi non harmonisasi kebijakan dengan norma hukum yang berada di atasnya,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. (2) Banyak terjadi bongkar
pasang kebijakan yang disebabkan tidak adanya pelibatan masyarakat pada proses
perencanaan. (3) Tidak adanya standarisasi yang jelas mengakibatkan implementasi
kebijakan justru menimbulkan masalah baru. (4) Perencanaan kebijakan tidak
memerhatikan kesiapan elemen pendukung yang ada. Tidak maksimalnya perencanaan
pada kebijakan ini berimplikasi pada (1) kerangka kerja kebijakan yang belum
terbentuk dengan baik sehingga implementasi kebijakan juga kurang maksimal. (2)
Implementasi kebijakan berjalan tidak sesuai dengan isi yang telah ditetapkan serta
tidak memerhatikan karaktertistik daerah. (3) Tidak adanya standarisasi yang jelas
mengakibatkan banyak kecurangan terjadi. (4) Peningkatan kualitas sekolah tidak
berjalan dengan maksimal karena tidak adanya dukungan finansial. (5) Terjadinya
komunikasi yang tidak lancar dan kurangnya sosialisasi. (6) Implementasi kebijakan
hanya efektif di beberapa daerah saja. Hal tersebut membuat implementasi kebijakan
untuk memeratakan kualitas pendidikan hanya menjadi hipperalitas.
