Penulisan hukum ini untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten dalam mencegah stunting. Penulisan hukum ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu hasil wawancara di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 ternyata belum dapat menurunkan angka prevalensi stunting secara maksimal. Dari total 52 program kerja yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020, terdapat 6 program kerja yang belum terlaksana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Dalam melaksanakan program kerja, Dinas Kesehatan tidak dapat melaksanakannya sendirian, akan tetapi diperlukan kerja sama dengan dinas-dinas yang lain dan partisipasi masyarakat. Kurangnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara Dinas Kesehatan dengan dinas-dinas yang lain dan tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat menyebabkan sulitnya penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Klaten. Dalam hal ini diperlukan solusi agar Dinas Kesehatan dengan pemerintah mampu untuk bersama-sama menggerakan masyarakat agar lebih waspada terhadap permasalahan stunting. Selain itu, diperlukan juga adanya ketegasan aturan yang menjadi dasar hukum agar tercipta keselarasan dan kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan dengan dinas lain yang bersinggungan dengan permasalahan stunting
