ABSTRAK
Sintya Paramita. K4416062. Hubungan Politik Indonesia – Cina tahun 1959-1967. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2023.
Peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian disebabkan adanya penyelewengan paham politik bebas aktif yang dilakukan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis hubungan politik Indonesia-Cina pada tahun 1959-1965. 2) Untuk menganalisis hubungan Indonesia-Cina pada tahun 1965-1967.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder, berupa arsip, buku-buku, jurnal, dan skripsi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan kritik Internal dan kritik eksternal. Prosedur penelitian melalui empat langkah kegiatan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Hubungan politik Indonesia-Cina masa Demokrasi Terpimpin merupakan tonggak awal melencengnya politik luar negeri Indonesia bebas-aktif, mesranya hubungan di kedua negara menyebabkan adanya penyelewengan Pancasila dan UUD 1945 karena politik pemerintah yang cenderung ke arah kiri. Dapat dilihat dari berakhirnya hasil pemilu oleh DPR, masa jabatan presiden seumur hidup, presiden sebagai Sentraslisme dalam pemerintahan. Sedangkan yang berkaitan kebijakan politik luar negeri, pengelompokkan negara Nefos-Oldefos, adanya politik Mercusuar (Ganefo), Indonesia keluar dari PBB yang melatarbelakangi terbentuknya CONEFO, sehingga terbentuknya poros Jakarta-Peking, Konfrontasi Malaysia-Indonesia, dan memanasnya hubungan PKI dengan TNI. 2) Masa transisi (1965-1967), hubungan Indonesia-Cina semakin menjauh, bertolak belakang pada masa demokrasi Terpimpin yang awalnya dekat dan berakhir dengan pemutusan hubungan karena dianggap membantu PKI dalam melakukan kudeta 1965 yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Masa ini, politik luar negeri Indonesia kembali berlandaskan UUD 1945 yang bebas-aktif dengan tujuan utama mengedepankan kepentingan nasional melalui pembangunan, menyelesaikan berbagai masalah internasional. Peran militer semakin besar dalam bidang sosial-politik, politik luar negeri Indonesia kembali menjadi anggota PBB tahun 1966, dan memulai hubungan dengan negara-negara Barat dengan mengenalkan politik pintu terbuka.
