Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengapa harga pembelian tenaga listrik panas bumi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 belum berkeadilan dan bagaimana kebijakan harga pembelian tenaga listrik panas bumi yang berkeadilan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dan identifikasi yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, formula harga yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 belum mencerminkan keadilan karena belum mempertimbangkan keekonomian PLTP yang sesungguhnya yang terbentuk dari biaya produksi dan risiko yang dihadapi. Kedua, dalam peraturan terkait harga pembelian tenaga listrik panas bumi perlu memperhatikan nilai keekonomian proyek panas bumi yang sesungguhnya, akselerasi proyek PLTP dalam mendukung ketahanan energi nasional akan berjalan sebagaimana mestinya ketika peraturan harga pembelian telah memenuhi keadilan. Oleh sebab itu, perlu mereformulasi dalam menentukan harga pembelian tenaga listrik panas bumi yang berlandaskan pada keadilan serta alternatif solusi dengan pengaturan secara tegas dan khusus mengenai insentif untuk menekan keekonomian proyek PLTP supaya harga tenaga listrik dari PLTP bisa terjangkau.
