Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengakomodiran aspek keadilan ekologis dalam pengaturan jasa lingkungan panas bumi, serta kesesuaian asas keadilan dalam peraturan tersebut dengan keadilan ekologis untuk mewujudkan target NDC Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang mana memiliki tujuan untuk menemukan koherensi antara peraturan tentang jasa lingkungan panas bumi dengan asas keadilan ekologis sebagai upaya mewujudkan target NDC Indonesia tersebut. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) yang berkaitan dengan teori keadilan ekologis. Jenis dan bahan sumber hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Dimana kesimpulan didapat dari menganalisis premis mayor terlebih dahulu baru menganalisis premis minor. Hasil penelitian yang di dapatkan adalah diperlukannya pengamodiran aspek keadilan ekologis dalam pengaturan jasa lingkungan panas bumi. Hal tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan potensi energi panas bumi sebagai sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sayangnya, pada pengaturan yang telah ada yakni UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Permenlhk No. 4 tahun 2019 yang mengatur tentang jasa lingkungan panas bumi di kawasan hutan konservasi belum cukup mengakomodir aspek keadilan ekologis. Hal tersebut utamanya pada ketentuan yang mengatur mengenai harga jual beli listrik energi panas bumi dan sanksi atas kerusakan lingkungan karena aktivitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.
