Berdasarkan konvensi UNCLOS 1982 yang telah dibentuk oleh International Maritime Organization (IMO), Indonesia secara internasional diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang aktif dalam membangun sektor maritim melalui adanya terobosan-terobosan untuk mencapai status Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan mewujudkan visinya sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial dan harus menyediakan jalur pelayaran untuk lalu lintas yang dapat digunakan untuk transportasi laut secara internasional, salah satunya yaitu di perairan Selat Sunda. Perairan di Selat Sunda sendiri menjadi perairan dengan lalu lintas kapal yang padat, dimana tiap tahunnya terdapat sebanyak 53.068 unit kapal domestik dan internasional dengan berbagai ukuran dan jenis yang berlalu-lalang melewati perairan Selat Sunda. Dengan padatnya penggunaan alur perairan di Selat Sunda ini maka diperlukan adanya persiapan tindakan keselamatan pelayaran yang kuat, sebagai upaya dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan serta memperlancar arus pelayaran dalam transportasi laut. Dalam hal ini, Indonesia telah berperan aktif dalam IMO untuk dapat menetapkan standar keamanan internasional dengan melakukan perencanaan pembentukan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda. Pembentukan TSS ini sendiri bertujuan untuk memisahkan lalu lintas kapal yang mengarah berlawanan dalam suatu alur pelayaran yang ramai. Selain itu, implementasi dari TSS ini juga mencerminkan adanya diplomasi maritim Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan IMO dan negara tetangga untuk meningkatkan keselamatan pelayaran internasional di Selat Sunda. Penelitian ini sendiri dilakukan dengan memfokuskan peran diplomasi Indonesia dalam berbagai tahapan perencanaan, serta bagaimana implementasi TSS ini dapat menjadi langkah konkret Indonesia dalam mendukung visi sebagai Poros Maritim Dunia, dan menciptakan keselamatan jalur pelayaran internasional melalui implementasi TSS di Selat Sunda. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen proses pembentukan TSS terhadap penerapannya di wilayah perairan Selat Sunda, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan upaya perlindungan keselamatan pelayaran internasional pada kapal-kapal yang berlayar di perairan Selat Sunda. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang didukung dengan menggunakan wawancara.
