ABSTRAK
Anggih Romadhon, S362108003, Reformulasi Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Dalam
Perkara Tindak Pidana Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
Perkembangan peradaban dunia saat ini menuju modernisasi yang sangat kompleks. Hal ini
membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. kejahatan juga semakin
berkembang diantaranya kejahatan dunia maya, money laundering, tindak pidana korupsi dan
sebagainya, hal ini membawa konsekuensi juga perkembangan terhadap sarana kejahatannya.
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum yang
berkeadilan dan berkemanfaatan dari penyitaan asset kripto dalam perkara pidana khususnya
di Indonesia serta diharapkan dapat memberikan embrio konsep aturan teknis mengenai
penyitaan aset kripto dalam perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan
adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Approach)
yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji azas, konsep aturan hukum yang nantinya
akan menjadi embrio aturan teknis hukum positif perundang-undangan khususnya dalam
pengaturan penyitaan aset kripto. Dalam penelitian hukum normatif maka hukum adalah
norma, baik yang berkaitan dengan ius constituendum ataupun norma yang telah diwujudkan
dalam aturan positif (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya. Dalam penelitian ini
penulis mempunyai kesimpulan bahwa pengaturan penyitaan yang saat ini ada dalam Hukum
Acara Pidana di Indonesia belum secara tegas dan lengkap mengatur mengenai penyitaan asset
kripto sehingga perlu segera dibentuk peraturan khusus mengenai hal tersebut. Dalam
membuat sejumlah peraturan yang bersifat khusus tadi maka Indonesia dapat mengadopsi
sejumlah peraturan asset kripto yang ada diantaranya adalah Basic Manual On The Detection
And Investigation Of The Laundering Of Crime Proceeds Using Virtual Currencies yang
diterbitkan oleh UNODC serta sejumlah negara lain diantaranya yaitu Malaysia, Amerika
Serikat, dan Inggris Raya.
