Kemiskinan pedesaan di Indonesia masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatiannya terkait permasalahan ini salah satunya dengan pengaokasian Dana Desa. sebagai bagian dari mekanisme, pemerintah menyusun perencanaan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selama keberjalanannya, Dana Desa telah berkontribusi pada pembangunan desa dan menurunkan kemiskinan yang ada. Kecamatan Trucuk merupakan kecamatan dengan penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Klaten. Perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik di wilayah Solo Raya bahkan mencatatakan penurunan kemiskinan tertinggi. Atas dasar tersebut, penelitian ini ingin melihat perencanaan penggunaan anggaran desa terfokus pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis isi dan dibandingkan dengan data wawancara melalui metode Triangulasi. Ciri dan karakteristik dari penganggaran yang berpihak terhadap kemiskinan yang dihimpun dari berbagai kebijakan pemerintah dan bank dunia digunakan sebagai landasan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menemukan bahwa penganggaran pro-poor pada masing-masing desa terfokus pada bidang infrastruktur, jaminan sosial, serta kesehatan. Tidak selarasnya program di RKPDes dan APBDes disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta pergeseran prioritas program. Kemudian hal yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan desa setidaknya disebabkan oleh 3 faktor yaitu data yang tidak akurat, anggaran yang terbatas, serta budaya masyarakat.
