Fatahillah Isyraf Aufa. B0420023. 2023. Puing Terakhir Kolonialisme: Pemerintah Pengasingan Hindia Belanda di Australia Dalam Upaya Rekonstruksi Hindia Belanda Tahun 1942-1946. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pemerintah Pengasingan Hindia Belanda dibentuk oleh para pejabat Hindia Belanda yang berhasil mengungsi ke Australia sesaat sebelum pendudukan Jepang. Penelitian ini bertujuan pertama, mengungkap alasan diungsikannya administrator tinggi Hindia Belanda ke Australia. Kedua, mengungkap aktivitas politik administrator dalam rangka merumuskan dan mengaktifkan kembali pemerintah Hindia Belanda di pengasingan. Ketiga, mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mengaktifkan kembali pemerintahan Hindia Belanda pada periode akhir perang dan resolusi dengan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerja untuk reformasi negara.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Penulisan menggunakan sumber sezaman sebagai sumber primer seperti kumpulan korespondensi dari berbagai departemen, Staatsblad, dan surat kabar seperti Sydney Morning Herald, Times, dan Age. Sumber yang telah dikumpulkan kemudian masuk ke tahap kritik baik internal maupun eksternal. Setelah itu dilakukan interpretasi atau analisis sumber untuk mendapatkan fakta sejarah. Kumpulan fakta sejarah yang didapat kemudian disusun dan dituliskan dalam tahap historiografi.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama pemilihan Australia sebagai tempat mengungsi karena menjadi pangkalan utama pasukan Sekutu di wilayah Pasifik. Para administrator yang diungsikan didasarkan pada kemampuan dan kepakarannya terhadap Hindia Belanda. Kedua, para administrator menyusun rencara reformasi bagi Hindia Belanda dan mengaktivasi pemerintah Hindia Belanda di Australia. Ketiga, pemerintah pengasingan Hindia Belanda bersama Sekutu berusaha mengembalikan kedaulatan sipil di berbagai wilayah Hindia Belanda dan mendapat perlawanan dari pemerintah Republik Indonesia.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Belanda berencana melakukan reformasi kerajaan untuk mereformasi hubungan dengan wilayah seberang lautan. Usaha ini mendapat penolakan dari pemerintah Republik Indonesia yang mengklaim sebagai suksesor pemerintah sebelumnya. Resolusi dari konflik ini adalah kesepakatan antara pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Republik Indonesia untuk bekerja sama mendiskusikan bentuk dan posisi kenegaraan.
