Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan terhadap siaran Video on Demand (VOD) yang marak beredar di Indonesia serta mengetahui perbandingannya dengan pengaturan yang sudah diterapkan di negara Singapura.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif bersifat pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang mendasari urgensi pengaturan terhadap siaran Video on Demand (VOD) di Indonesia seperti ketiadaan pengaturan penyebaran konten negatif, ketiadaan lembaga penyensoran konten VOD, ketiadaan pengaturan penarikan pajak pengguna VOD, ketiadaan perlindungan hukum bagi konsumen VOD, ketiadaan pengaturan Badan Usaha Tetap (BUT) bagi penyedia VOD, dan ketiadaan pengaturan Hak Cipta bagi konten VOD. Pengawasan VOD di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan pengawasan VOD di Singapura. Negara Singapura mengatur pembatasan konten dan sistem penarikan pajak bagi penyedia siaran VOD dengan lebih spesifik. Indonesia dapat mengadopsi peraturan terhadap layanan siaran VOD yang sudah diterapkan dengan sistematis di negara Singapura.
