Demokrasi telah menghadapi berbagai tantangan selama ribuan tahun, terutama terkait transisi yang bergantung pada faktor sosial dan politik. Peran intelijen dalam transisi demokrasi penting, tetapi dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak demokratis. Di Indonesia, pasca reformasi, demokrasi belum konsolidasi. Represifitas aparat penegak hukum dan keberpihakan hukum terhadap elit politik adalah faktor utama dalam kemerosotan demokrasi. Meskipun normatifnya sudah demokratis, implementasinya belum optimal. Skor indeks demokrasi Indonesia cenderung menurun selama pemerintahan Jokowi, menunjukkan kemerosotan demokrasi yang menjadi titik balik dalam transisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, yang bertujuan menganalisis keterkaitan intelijen dalam proses transisi demokrasi di Indonesia. Pendekatan penelitian mencakup analitis, konseptual, dan komparatif. Sumber data mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan metode PRISMA, dan analisis data dilakukan secara deduktif dengan metode yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transisi demokrasi memiliki siklus yang berpengaruh terhadap sistem demokrasi dan kegiatan intelijen. Intelijen berperan penting dalam memitigasi kegiatan kontra-intelijen dalam negara yang demokratis. Namun, penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan intelijen dapat mempengaruhi transisi demokrasi, dengan tindakan penguasa yang menentukan efektivitas fungsi intelijen untuk kepentingan warga negara. Di Indonesia, masa transisi demokrasi sejak 1998 hingga saat ini dihambat oleh kompleksitas permasalahan intelijen, yang menjadi penghalang menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Pergantian rezim dan kebijakan politik yang tidak konsisten juga menjadi tantangan. Perbandingan dengan Brazil menunjukkan bahwa komunitas intelijen Brazil lebih kompleks dan terstruktur daripada Indonesia.
