Reformasi keuangan di era digital mendorong elektronifikasi pembayaran dan inklusi keuangan digital. Untuk mendukung digitalisasi pembayaran yang mencakup tata kelola keuangan, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaporan elektronifikasi, pemerintah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertugas memetakan terkait kesiapan elektronifikasi dan menyusun rencana aksi ETPD. Elektronifikasi di masing-masing daerah dapat diukur dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (IETPD). IETPD merupakan indeks pengukuran profil ETPD yang diukur melalui aspek implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis. Hasil tersebut kemudian berperan sebagai penanda status/tahap masing-masing daerah. Terdapat 4 kategori yaitu inisiasi, berkembang, maju, dan digital. Sehingga penelitian ini akan berfokus mengelaborasikan bagaimana implementasi ETPD di area Solo Raya dan upaya yang dapat dilakukan agar nilai IETPD di Solo Raya dapat meningkat dan optimal. Metode yang digunakan selama penelitian ini yaitu metode kualitatif dan content analysis data Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Bank Indonesia Solo Raya dari semester II 2020 hingga semester I 2022. Penelitian dilaksanakan selama periode magang Kampus Merdeka yaitu pada bulan Agustus-Desember 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program ETPD di Solo Raya relatif sudah berjalan optimal dengan enam daerah berstatus "Digital" dan satu daerah "Maju". Namun, terdapat beberapa kendala seperti minat masyarakat, infrastruktur IT, infrastruktur perbankan, kompetensi SDM, dan komitmen pemerintah daerah. Peningkatan nilai IETPD di Solo Raya membutuhkan penguatan infrastruktur, koordinasi antara pemerintah daerah dan perbankan, serta peningkatan nilai guna melalui sosialisasi layanan fintech.
