Tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik pemerintah daerah memengaruhi kebebasan berekspresi melalui film. Pelarangan film “Kucumbu Tubuh Indahku” (2019) oleh pemerintah Kota Depok menunjukkan gejala resistensi pemerintah terhadap ide-ide yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik daerah. Desentralisasi di Indonesia mendorong tumbuhnya elit-elit politik di tingkat daerah yang cenderung melanggengkan kuasa politiknya di daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interpretatif dengan menganalisa data-data kualitatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur yang diperoleh dari berbagai media berita elektronik. Analisis ini menggunakan teori wacana dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pelarangan tersebut berpusat pada istilah "perilaku seksual menyimpang", yang berfungsi sebagai penanda kosong bagi berbagai elemen untuk membuat sebuah jejaring makna. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa titik nodal ini menjadi titik antagonisme bagi elemen-elemen lain dalam wacana tersebut. Dampak dari jejaring makna yang diarktikulasikan pemerintah kota adalah aspek politik untuk menjaga suara pemilih Walikota incumbent dan sekaligus partai politik pengusungnya. Isu LGBT telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kota Depok di bawah pemerintahan Mohammad Idris. Komposisi masyarakat yang didominasi oleh masyarakat Muslim, mendorong Walikota Kota Depok untuk melarang film tersebut. Artikulasi pelarangan film memiliki daya hentak yang tinggi dalam menimbulkan disrupsi untuk menunjukkan garis batas self/Other. Kesimpulannya adalah Walikota Kota Depok menggunakan isu yang diangkat dalam film “Kucumbu Tubuh Indahku” sebagai salah satu cara untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat kota Depok yang mayoritas adalah Islam konservatif.
