Abstrak
MUHAMMAD AJMAL QOLFATHRIYUUS, E0020299, 2024, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DI TERIMA DALAM PERSIDANGAN IN ABSENSIA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN 28/PID.SUS-TPK/2020/PN.MNK.). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dalam persidangan in absensia pada perkara tindak pidana korupsi, dengan mengambil studi kasus dari Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum olusive dengan pendekatan case approach untuk menganalisis kasus dan situasi konkret dalam konteks teoritis. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang timbul. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi kasus, di mana peneliti memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, karena tidak memberikan kewajiban pidana terhadap pelaku korupsi yang absen dari persidangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi terkait persidangan in absensia dalam kasus korupsi untuk memastikan keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kekayaan negara.
Abstract
MUHAMMAD AJMAL QOLFATHRIYUUS, E0020299, 2024, ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN RENDERING A DECISION THAT THE PROSECUTOR'S INDICTMENT CANNOT BE ACCEPTED IN ABSENSIA IN THE CRIMINAL CORRUPTION CASE (STUDY OF VERDICT 28/PID.SUS-TPK/2020/PN.MNK.). Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta This study aims to analyze the judge's considerations in rendering a decision where the public prosecutor's indictment is deemed inadmissible in absensia proceedings for cases of corruption, using the case of Decision 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk as a case study. The research method employed is normative legal research with a case approach to analyze cases and concrete situations within a theoretical context. This research is prescriptive in nature, with the aim of providing legal solutions to arising issues. The chosen research approach is a case study, focusing on the judge's considerations as the basis for formulating legal arguments. The findings indicate that the judge's decision is not in accordance with Article 38 of Law Number 31 of 1999 concerning corruption eradication, as it does not impose criminal obligations on absent defendants in corruption cases. Therefore, regulatory improvements concerning in absensia proceedings in corruption cases are necessary to ensure justice, effectiveness in law enforcement, and protection of state assets.
