Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan politik identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana politik identitas dapat menjadi tantangan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden, selain itu juga untuk mengetahui kesesuaian undang-undang dengan anomali politik identitas yang terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Pemilihan Umum dan untuk mengetahui upaya mengatasi anomali politik identitas guna mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu mengumpulkan berbagai data dalam studi kepustakaan, dikaitkan dengan teori dan kemudian dibuat analisis serta ditarik kesimpulan.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa analisis politik identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukan bahwa politik identitas tidak secara eksplisit disebutkan dalam regulasi pemilu di Indonesia, namun politik identitas secara tidak langsung diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) Tentang Larangan Kampanye utamanya huruf c dan h.
Upaya mengatasi anomali politik identiitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum presiden untuk pemilihan umum berintegritas dapat dilakukan dengan evaluasi sebelas aspek. Evaluasi ini didasarkan oleh The Electoral Integrity Project, yang dijalankan oleh para ahli independen di Australia, Eropa, dan Amerika Serikat yang menerapkan standar internasional untuk menilai integritas pemilihan umum di berbagai negara pada tahun 2014.
