Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait implementasi fungsi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu selain ditinjau melalui peraturan perundang-undangan juga dikaji tentang fakta hukum di lapangan. Dalam penelitian ini objek penelitian yang dikaji adalah Partai Demokrat Kabupaten Rembang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rembang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Rembang. Partai politik tersebut dipilih dengan kriteria Partai politik yang pada pemilu sebelumnya menang tetapi tidak bisa menempatkan caleg perempuannya di kursi DPRD Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partai politik telah memenuhi kriteria dalam melakukan rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan, akan tetapi pada hasil akhirnya tidak maksimal karena tidak ada perempuan yang mendapatkan kursi dari ketiga partai tersebut. Hal ini disebabkan karena ada hambatan internal dan eksternal. Hambatan Internalnya dalam partai politik adalah mekanisme tentang peningkatan keterwakilan perempuan tidak tertulis dalam AD ART partai politik, kurangnya program kerja partai politik yang melibatkan peran perempuan sebagai penggerak utama, Kurangnya usaha partai politik untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi kader perempuannya, kurangnya kuantitas kader perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif daerah, dan penokohan kader perempuan yang sangat minim di dalam diri partai. Sementara anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak mempunyai kapabilitas dalam politik dan minimnya koneksi partai politik dengan organisasi yang memiliki konsentrasi terhadap isu perempuan menjadi hambatan eksternal yang dihadapi partai politik dan perempuan sendiri.
