Kota Cilegon sebagai wilayah rawan bencana diprediksi bisa gempa bumi dengan kekuatan 8,7 skala richter yang memicu tsunami 6 sampai 8 meter. Maka dukungan pemenuhan sistem peringatan dini, tempat evakuasinya dan peningkatan kapasitas menjadi tanggung jawab publik. Adapun persoalan dalam kesiapsiagaan tsunami, terdapat 56% masyarakat Kota Cilegon yang masuk ke dalam kategori kurang siap menghadapi bencana tsunaminya. Kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon lebih memprioritaskan sosialisasi kebencanaan. Ketiga, Kota Cilegon membutuhkan keikutsertaan pihak perusahaan di Kota Cilegon dalam mendukung kesiapsiagaan tsunami. Jadi, rumusan masalah penelitian tesis ini adalah membahas proses kolaborasi antara Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengurangi risiko tsunami di Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dukungan publik dalam kesiapsiagaan tsunami. Metode penelitian kualitatif dilakukan wawancara mendalam dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Stasiun Geofisika Kelas 1 Tangerang, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cilegon, Perseroan Terbatas Karakatau Sarana Properti dan Kelurahan Tangguh Bencana Kota Cilegon lalu dokumentasi juga dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014). Identifikasi proses kolaborasi kesiapsiagaan tsunami di Kota Cilegon menggunakan teori dari Ansell dan Gash (2008) yang memaparkan proses negosiasi, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, berbagi pemahaman dan hasil kolaborasinya. Temuannya, Pemerintah dalam negosiasi memberi arahan terkait sosialisasi dalam komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan secara kolaborasi. Kepercayaan atas potensi yang merugikan menjadi dasar mereka mengerahkan sumber daya dalam mengoptimalkan kesiapsiagaan tsunami di Kota Cilegon. Komitmennya dibuktikan dengan patuh melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Pemahaman yang berasal dari pihak yang dipercaya bisa diandalkan membuat sarannya lebih mudah diterima. Hasil kolaborasinya Perseroan Terbatas Krakatau Sarana Properti menjadi contoh perusahaan industri siaga tsunami, penetapan rencana kontingensi gempa bumi dan dan tsunami serta usulan kebutuhan sirine dan evakuasi. Dengan demikian, proses negosiasinya perlu menampung preferensi dari berbagai pihak dalam penentuan penanggung jawab pembiayaan dan penentuan sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan upaya tersebut memperoleh keputusan dalam mengoptimalkan dukungan kesiapsiagaan tsunami di Kota Cilegon.
