Perubahan iklim merupakan permasalahan yang berdampak terhadap masyarakat adat. Dalam mempertahankan hak-haknya, masyarakat adat kerap mengalami kendala yaitu minimnya tingkat keberhasilan upaya hukum di tingkat domestik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum internasional terhadap masyarakat adat yang terdampak perubahan iklim dan bagaimana mekanisme pemulihan dalam forum UNHRC dalam mengakomodasi masyarakat adat yang terdampak perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder, yakni berdasarkan sumber hukum internasional serta berbagai jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum adalah menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil dari menunjukkan bahwa hukum hak asasi manusia dan hukum lingkungan memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi masyarakat adat yang terdampak perubahan iklim, melalui pengakuan hak-hak mereka, kewajiban mitigasi dan adaptasi bagi negara, serta prinsip benefit-sharing. Perlindungan ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti ICCPR, UDHR, CBD, UNDRIP, ILO/169, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. Selain itu, UNHRC sebagai forum dapat mengakomodasi klaim masyarakat adat terkait pelanggaran hak-hak mereka akibat perubahan iklim. Meskipun keputusan UNHRC tidak mengikat secara hukum, namun memiliki pengaruh sebagai sumber interpretasi dari ICCPR dan terhadap hukum domestik negara dalam memberikan pemulihan yang layak bagi individu yang terdampak.
