Sustainable Development Goals (SDGs)
2030 mendorong negara untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan. Tujuan
tersebut dilakukan dengan menggunakan paradigma governance yang
mengubah proses pemerintahan menjadi transparan. Salah satu paradigma
governance adalah Open Governance yaitu budaya governance yang
berbasis inovasi dan kebijakan publik yang berkelanjutan, yang praktiknya
berdasarkan nilai transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan kepentingan kebijakan Open Government di Indonesia serta
mengetahui bagaimana desain rencana aksi Open
government di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Qualitative-Interpretive dan dianalisis menggunakan Interpretive
Policy Analysis dan Critical Frame Analysis.
Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Teori yang digunakan
menggunakan teori transparansi, partisipasi, kolaborasi dan anti korupsi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Open Government Indonesia berfokus pada prinsip transparansi
dan partisipasi. Transparansi kebijakan
dilakukan melalui publikasi anggaran, open data, open contracting, dan beneficial ownership.
Sedangkan nilai partisipasi sangat sedikit jumlahnya dalam komitmen, fokusnya
adalah kebijakan kanal pengaduan yang
terintegrasi bernama LAPOR!. Tingginya
nilai transparansi disebabkan Pemerintah Indonesia bergaya new
developmentalisme yang mementingkan pertumbuhan ekonomi sedangkan partisipasi sangat
sedikit terlibat. Penjelasan tersebut disebabkan karena ada Mode of Participation yang partisipasinya rendah yaitu Rezim Hybrid. Indonesia adalah negara dengan Rezim Hybrid
ditandai dengan represi politik, hakim yang tidak independen, dan adanya
kecurangan pemilu. Oleh karena itu,
partisipasi masyarakat terutama CSO sangat sedikit. Untuk penelitian kedepan
perlu dilakukan terhadap CSO dalam upaya meningkatkan advokasi masalah dalam
komitmen Open Government.
