Penelitian ini mendeskripsikan
permasalahan tentang tanggung jawab hukum promotor judi online terhadap
masyarakat yang rugi akibat influencer, mengingat situasi dan
kondisi yang sedang membutuhkan pastinya masyarakat akan tergoda dalam
memperoleh kekayaan yang instant. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya agar
korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pemenuhan haknya sebagai
korban untuk mengajukan restitusi terhadap influencer judi online
selaku yang mengiklankan dengan memberikan review palsu atau tidak
dengan sebenar-benarnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
bersifat perskriptif. Jenis bahan sekunder meliputi bahan hukum primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan,
selanjutnya digunakan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban dapat meminta pertanggung jawaban
secara pidana dan perdata yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE, Undang-Undang 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal
1365 KUHPerdata tentang PMH, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah
perjanjian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Diperlukannya
penegakan hukum yang baik terhadap influencer, Masyarakat, Pemerintah
