Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem yang memberikan
informasi produk hukum yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Kabupaten Karanganyar adalah salah satu
pemerintah daerah yang mengelola produk hukum menggunakan aplikasi JDIH.
Instansi terkait admin pengelola JDIH di Kabupaten Karanganyar adalah Sub
Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Karanganyar. Surat Keputusan adalah salah satu bentuk produk hukum yang bersifat
resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat beberapa jenis Surat Keputusan
yang dikeluarkan seperti Surat Keputusan penetapan kebijakan, Surat Keputusan
perubahan struktur organisasi, Surat Keputusan penetapan anggaran. Tujuan penulisan
Tugas Akhir ini yaitu untuk menjelaskan tentang sistem informasi pengelolaan
produk hukum jenis Surat Keputusan melalui aplikasi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum serta mengetahui hambatan yang terjadi dalam pengelolaan produk
hukum menggunakan aplikasi JDIH di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
Jenis pengamatan
yang dilakukan dalam pengamatan ini adalah observasi berperan. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari pengamatan ini adalah proses pengajuan
dan publikasi produk hukum jenis Surat Keputusan melalui aplikasi JDIH di
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Secara garis besar, kegiatan tersebut
dimulai dari proses pengajuan Surat Keputusan kepada pihak bersangkutan, proses
pengecekan SK, dan proses pengunggahan SK. Dalam keberlangsungan Sistem
Informasi Pengelolaan Produk Hukum Jenis Surat Keputusan Melalui Aplikasi JDIH
ini didukung oleh komponen sistem informasi manajemen yang terdiri dari
software (perangkat lunak), hardware (perangkat keras), brainware (sumber
daya manusia), database (basis data), jaringan komputer dan
komunikasi. Berdasarkan kegiatan tersebut ditemukan hambatan, yakni masih
terdapat cara manual pada proses validasi oleh kepala bagian hukum dengan staf
sub bagian dokumentasi dan informasi hukum serta belum ada integrasi sistem
secara otomatis antara Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan
Sekretaris Daerah untuk mengajukan asman.
