M. GIOVANI FERNANDA, NIM S352208035, DASAR RASIONALITAS PENGATURAN TANAH KASUNANAN SURAKARTA DI BALUWARTI SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.
Pengaturan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan
tanah Baluwarti masih lemah, sehingga menimbulkan perdebatan antara Pemerintah
Kota Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, dan masyarakat Baluwarti mengenai
siapa yang berhak memiliki tanah Keraton Kasunanan Surakarta. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengkaji dasar rasionalitas pengaturan Keraton Kasunanan Surakarta
sebagai Kawasan Cagar Budaya, dan untuk mengkaji status kepemilikan tanah di
Baluwarti sebagai permukiman yang terletak di Kawasan Keraton Kasunanan
Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum.
Bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan
hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Untuk
analisis bahan hukum menggunakan deskriptif normatif. Berdasarkan pembahasan
yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama: Dasar
rasionalitas pengaturan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Kawasan cagar budaya
yang pemilikannya dimiliki oleh Keraton Kasunanan yang berkedudukan sebagai
masyarakat hukum adat, yaitu: 1) Landasan filosofis, berdasarkan sila keempat
Pancasila, sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, maka rakyat yang secara turun
temurun bertempat tinggal di Wilayah Keraton Kasunanan Surakarta seharusnya
diberikan kebebasan untuk menentukan tatanan hukum adat mereka sendiri, termasuk
untuk memiliki dan/atau menguasai serta mengelola Keraton Kasunanan Surakarta
sebagai Kawasan cagar budaya; 2) Landasan Sosiologis berdasarkan fakta empiris
yang menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta sangat
membutuhkan adanya Peraturan yang mengatur tentang legalitas Keraton Kasunanan
Surakarta sebagai masyarakat hukum adat; dan 3) Landasan Yuridis yaitu berdasarkan
Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun
1945. Kedua: Pada saat ini status tanah Baluwarti dimiliki oleh Keraton Kasunanan
Surakarta dengan mendasarkan pada Keppres Nomor 23 Tahun 1988, sehingga
masyarakat Baluwarti menempati tanah Baluwarti dengan sistem sewa kepada Keraton
dengan hak magersari, hak anggaduh, hak sewa atas bangunan atau nenggo.
