Diskursus Islam dan Negara di Indonesia selalu menjadi problematika politik antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Para Nasionalis Sekuler mendukung pemisahan agama dari politik, melihat sekularisasi sebagai cara untuk menjaga kemurnian politik. Sebaliknya, Nasionalis Islam percaya bahwa agama harus berperan dalam politik dan membentuk negara. Sejak masa pra-kemerdekaan, Islam memainkan peran sentral dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan membentuk identitas nasional. Pasca kemerdekaan, perdebatan mengenai dasar negara muncul, mencerminkan ketegangan antara kelompok Islam dan non-Islam. Hingga kini, relasi ini masih menimbulkan gesekan, terutama terkait marginalisasi kelompok Islam oleh negara. Studi ini bertujuan untuk meneliti pandangan dan relasi kontemporer antara kelompok Islam, seperti Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Tafsir Indonesia (MTA), dengan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan langsung di wilayah Soloraya, karena realitas sosial politik dari wilayah Soloraya yang multikultural dan plural secara ideologis, sehingga tampak krusial ketika dalam konteks kelompok-kelompok Islam. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif interpretatif, dengan menggunakan data primer dari narasumber kunci dan data sekunder dari studi pustaka dan observasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pemahaman Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Majelis Tafsir Al-Qur'an menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam politik dan pemerintahan. Ketiga kelompok sepakat bahwa kebijakan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Mereka mengakui ketidakcocokan antara Islam dan demokrasi, tetapi melihat prinsip musyawarah dalam Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Meski menolak demokrasi secara penuh, ketiga kelompok mengakui demokrasi sebagai realitas global yang tidak bisa diabaikan.
Kata Kunci: Relasi Kontemporer, Islam, Negara, Politik, Demokrasi.
