JONI WAHYUDI, NIM S352208032, VALIDITAS KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) KARENA PEWARISAN, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.
Kebijakan peralihan hak karena pewarisan dan pembagian waris masih
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akta yang dapat digunakan sebagai
bukti pembagian waris, pencatatan peralihannya, dan terhadap pajaknya. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengkaji pembagian waris dalam Akta Pembagian Hak
Bersama ditinjau dari prinsip dan asas dasar hukum waris, dan untuk mengkaji validitas
kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan dalam Akta Pembagian Hak Bersama karena
pewarisan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Analisis bahan hukum
menggunakan kualitatif. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil
penelitian ini menunjukan bahwa: pertama: Berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan BPN dapat disimpulkan bahwa: jika pada saat permohonan
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan para ahli waris sudah
melakukan pembagian waris yang dituangkan dalam Akta Pembagian Waris yang
dibuat Notaris, maka pencatatan peralihan langsung dilakukan kepada penerima
warisan yang bersangkutan tanpa harus APHB lagi; dan jika pada saat permohonan
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan belum ada pembagian waris,
maka pencatatan peralihannya dilakukan kepada seluruh ahli waris sebagai pemilikan
bersama, baru kemudian pembagian waris dilakukan melalui APHB yang dibuat oleh
PPAT. Akan tetapi, pada praktiknya Kantor Pertanahan mensyaratkan turun waris
terlebih dahulu baru kemudian menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
meskipun sudah ada pembagian waris, sehingga akan terjadi tiga kali proses yaitu turun
waris – pemecahan – APHB. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) dan
PP Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 6 huruf d mengatur bahwa pewarisan dikecualikan
dari kewajiban membayar PPh. Akan tetapi pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE20/PJ/2015 menyatakan bahwa APHB karena pewarisan kepada beberapa ahli waris
dikenakan PPh. Peraturan Kebijakan Dirjen Pajak tersebut tidak valid, karena tidak
memenuhi unsur-unsur pembuatan peraturan kebijakan yaitu Peraturan Kebijakan
Dirjen Pajak SE-20/PJ/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan
dan PP Nomor 34 Tahun 2016, bertentangan dengan nalar yang sehat karena ahli waris
dikenakan pajak ganda yang memberatkan terhadap objek yang sama, kebijakan
tersebut tidak memberikan kejelasan yang cukup terhadap hak dari ahli waris untuk
tidak dikenakan pajak ganda.
