Abstrak


Sistem Monitoring Program Kerja dan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo


Oleh :
Elsa Alfifiana Fayza - V0721028 - Sekolah Vokasi

Elsa Alfiana Fayza. V0721028. “Sistem Monitoring Program Kerja dan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo”. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, 2024.

Setiap organisasi atau instansi pemerintah memerlukan program kerja yang berjalan secara konsisten dari tahun ke tahun, program kerja dapat berjalan dengan adanya anggaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya monitoring terkait program kerja dan anggaran pada setiap instansi. Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan untuk mengevalusasi kondisi atau kemajuan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pertanahan. Agar kegiatan monitoring program kerja dan anggaran dapat terselenggara secara optimal, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo mengimplementasikan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Agraria dan Tata Ruang (SKMPP). Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui tentang sistem monitoring program kerja dan anggaran yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses monitoring tersebut.

Jenis pengamatan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah observasi berperan serta, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mangamati atau terlibat dengan kegiatan yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses monitoring dimulai dengan penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pengajuan DIPA, Pengecekan DIPA, dan Pelaporan program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh pegawai. Hasil dari pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui alur dan proses mengenai sistem monitoring program kerja dan anggaran. Pada prosesnya juga ditemukan beberapa kendala yakni: portal ATR/BPN mengalami down, operasional aplikasi SKMPP, dan pemberian validasi yang berpengaruh pada capaian ranking kinerja.