ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA KGPAA MANGKUNAGORO I YANG BERBASIS GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Regulasi mengenai pemabagian urusan pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam undang – undang. Di Indonesia, perkembangan akan regulasi terus terjadi. Pada awalnya pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I sah secara undang – undang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketika lahirnya Undang – Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 terdapat konflik antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hingga pada akhirnya terselesaikan dengan SK MENLHK Tahun 2023. Tentunya menjadi sebuah tantangan baru untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Kawasan baru Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I. 

Tesis ini tentunya bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I yang dikemas menggunakan konsep Good Environmental Governance. Metode dalam penulisan tesis ini adalah empiris. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan proses wawancara kepada pihak terkait dengan didukung menggunakan literatur – literatur yang ada. Tidak mudah tentunya Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan terobosan atau inovasi baru dalam pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I dengan bertambahnya jumlah Kawasan yang menghubungkan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri.