ABSTRAK
Indonesia saat ini digemparkan dengan kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut menjadi persitiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 yang berassal dari penggunaan obat-obatan yang terindikasi zat-zat berbahaya. Berbagai spekulasi bermunculan sampai dengan adanya sebuah penelitian dan kajian dimana hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Peristiwa tersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM sebagai pihak yang berwenang dalam validasi obat-obatan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Tujuan dari ditulisnya penulisan ini ialah mengevaluasi peran pengawasan BPOM terhadap peredaran obat sirup yang berisiko gagal ginjal akut pada anak, sehingga penulis mengharapkan adanya perluasan kewenangan BPOM dengan dibentuk aturan hukum berupa Undang-Undang, karena pada aturan yang ada sekarang yaitu Perpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Dalam Perpres tersebut BPOM hanya bertugas merekomendaskani kepada deputi penindakan dilanjutan ke badan reserse dan kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau pemerintah daerah terhadap perusahaan yang melakukan tindakan diluar aturan dalam peredaran obat dan makanan.
Metode penelitiaan yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Statute Approach dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukan fungsi pengawasan BPOM berjalan tidak efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu substansi hukum, sarana dan budaya masyarakat. Kewenangan BPOM yang terbatas hanya berupa rekomendasi saja ke aparat penegak hukum dalam hal ini bereskrim POLRI, membuat kewenanga BPOM tersebut tidak bisa langsung menutup perusahan farmasi yang bermasalah, maka perlu adanya aturan hukum yang lebih tinggi berupa Undang-Undang untuk memperluas fungsi dan kewenangan BPOM.
Kata Kunci : Kewenangan, BPOM, Gagal Ginjal Akut Anak
ABSTRACT
Indonesia is currently shocked by the case of child death which is thought to be due to acute kidney failure which will become an extraordinary event in the world of health in Indonesia in mid-2022 which originates from the use of drugs which are indicated to be dangerous substances. Various speculations emerged until there was research and studies where this was caused by the chemical content ethylene glycol (EG) and diethylene (DEG) in the fever-reducing syrup consumed by children. This incident highlighted the food and drug regulatory agency, namely BPOM, as the party involved in validating medicines spread throughout Indonesia.
The purpose of writing this article is to evaluate the role of BPOM supervision of the distribution of syrup drugs which pose a risk of acute kidney failure in children, so the author hopes that there will be an expansion of BPOM's authority by establishing legal regulations in the form of Laws, because the current regulations are Presidential Decree Number 17 of 2013 regarding the Food and Drug Supervisory Agency. In this Presidential Decree, BPOM is only tasked with recommending to deputies for further action to the investigation and criminal body of the Republic of Indonesia Police or regional government against companies that carry out actions outside the rules in the distribution of drugs and food.
The research method used is a type of normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials, with the nature of descriptive legal research. The approaches taken are the Statute Approach and the conceptual approach.
The research results show that BPOM supervisory function is not effective due to several factors, namely legal substance, facilities and community culture. BPOM limited authority is only in the form of recommendations to law enforcement officials, in this case the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police, meaning that BPOM's authority cannot immediately close down problematic pharmaceutical companies, so there is a need for higher legal regulations in the form of a law to expand BPOM's functions and authority.
Keywords: Authority, Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), Kidney Failure in Children.
