Penelitian berfokus dalam kajian pelaksanaan mekanisme forced delisting dalam aksi
korporasi go-private di Indonesia melalui perbandingan kajian dengan Amerika
Serikat dan Singapura. Penelitian diproyeksikan menghasilkan konsep ideal dalam
pelaksanaan mekanisme forced delisting dalam aksi korporasi go-private di
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan
penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, pendekatan fakta, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian
menunjukkan belum adanya pengaturan khusus terhadap pelaksanaan mekanisme
forced delisting dalam aksi korporasi go-private di Indonesia. Lebih lanjut, belum
adanya sarana pencatatan khusus saham forced delisting membuat pelaksanaan
buyback dari investor retail selaku pemegang saham publik Perseroan relatif susah
dilakukan. Problematika pelaksanaan mekanise forced delisting tersebut menjadi
latar belakang untuk melakukan perbandingan kajian dengan Amerika Serikat dan
Singapura. Penelitian berfokus terhadap pengembangan sarana khusus pencacatan
saham forced delisiting. Pengaturan khusus dalam menunjang pencatatan khusus
saham forced delisting memiliki tujuan guna mempermudah pelaksanaan pembelian
kembali saham dan mencegah potensi kerugian material terhadap investor retail
pemegang saham publik perusahaan dikarenakan sulitnya jual beli saham forced
delisting.
